cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review" : 7 Documents clear
IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA Gigih Sanjaya Putra
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.716 KB)

Abstract

Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang medis terutama profesi sebagai dokter dan perawat banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya setelah terjadi beberapa kasus kelalaian, kesengajaan maupun kurangnya keahlian dalam tindakan Medis dokter dan perawat yang merugikan pasiennya, seiring dengan keadaan tersebut maka berkembang istilah malpraktik medik. Permasalahan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tenaga medis atas tindakan malprektek yang dilakukan? Bagaimanakah implikasi pertanggungjawaban hukum atas terjadinya malprektek terhadap tenaga medis dan pasien?. Metode yang di gunakan dalam penelitian adala yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan perauran perundang-undangan. Hasil penelitian ini bentuk tanggungjawab yang dilakukan yaitu, tanggungjawab kode etik profesi dokter, tanggungjawab kode etik perawat, tanggungjawab secara hukum administrasi, tanggungjawab secara hukum pidana, dan tanggungjawab secara hukum perdata. Dari keseluruhan tanggungjawab tersebut harus di laksanakan oleh tenaga Medis yang melakukan malpraktek yang diterjadi di rumah sakit umum maupaun rumah swasta. Implikasi yang timbul akibat adanya tanggungjawab tersebut adalah secara psikologis dapat mempengaruhi tenaga Medis di dalam memberikan pelayanan medis bagi masyarakat dapat bertindak kurang hati-hati bahkan dapat melakukan sesuatu hal di luar standar operasional rumah medis.
PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA Dr. Iskandar S.H.,M.H
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.341 KB)

Abstract

Setiap negara memili sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan berbeda. Hal ini berdasarkan sistem politik yang di anut oleh masing-masing negara dunia, seperti halnya di Negara Swedia dan Negara Finlandia. Kedua negara tersebut memili kesamaan yaitu parlementer. Permaslaahan dalam penelitian ini adalah bagaiamna perbandingan sistem kengaraan Swedia dan Finlandia berdasarkan sistem politiknya. Metode yang di gunkaan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.
PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA Nadya Waliyyatun Nisa Ummi Rahmatinnur
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.393 KB)

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia dikenal adanya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sejajar di depan hukum serta memiliki asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketententuan tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 tentag Kekuasaan Kehakiman. Asas hukum tersebut seharusnya dapat diterapkan, namun pada prakteknya (ius operatum) justru menunjukan sebaliknya, akibatnya masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya akan proses peradilan dan menimbulkan penyelesaian sengketa illegal dan cenderung main hakim sendiri. Oleh karena itu untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak, sehingga akan terciptanya kualitas beracara dan cita hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dalam kerangka studi komparatif terhadap kasus penodaan agama, Putusan Pengadilan Jakarta Utara Reg. 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. No.81/Pid.B/2015/Pn.Bna. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dan dianalisis mengagunakan metode komparatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses putusan penadilan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama mampu terlaksana sesuai dengan asas hukum sedangankan proses putusan terdakwa Althaf Mauliyul Islam tidak terlaksana karena beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal.
KEDUDUKAN SUAMI DALAM PERKAWINAN SEMANDA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG DI PEKONMON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT Dwi Putri Melati Tuti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.936 KB)

Abstract

Hakekat perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin terhadap suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang sah menurut hukum agama dan hukum nasional. Namun selain dari kedua hukum tersebut ada hukum yang lahir dari kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang merupakan keturunan dari nenek moyang zaman dahulu yaitu hukum adat. Didalam hukum adat mengatur berbagai jenis hukum yang tidak terkodifikasi (tidak tertulis) yang dalam perkembangannya sangat kuat bahkan dapat mengenyampingkan hukum nasional. Salah satu yang termuat dalam hukum adat adalah masalah perkawinan, hal ini berkaitan dengan perkawinan jujur (ngakuk muli) dan perkawinan semanda (ngakuk Khagah) yang diyakini oleh masyarakat adat Lampung saibatin dan pepadun. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan dan perbedaan perkawinan adat Lampung saibatin dan pepadun serta bagaimana dampak dari perkawinan tersebut jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam adat Lampung perkawinan semanda dan jujur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek yang sama tapi tujuannya berbeda. Perkwinan Jujur (Ngakuk Muli) artinya perkawinan ini pihak laki-laki membayar mahar untuk mengambil si perempuan dari pihak keluarganya. Sedangkan perkawinan semanda (Ngakuk Khagah) artinya pihak wanita yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan kata lain pihak dari keluarga wanita membeli laki-laki untyk dijadikan menantunya. Alasan dilakukan perkawinan semanda karena kelaurga pihak perenpuan tidak mempunyai anak kandung laki-laki, dengan alasan tersebut maka dilakukannya perkawinan semanda. Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan jujur dan semanda tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang akan merugikan salah satu pihak.
PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA NURSING ERROR TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT DI INDONESIA Retias Dewi Jayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.83 KB)

Abstract

Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 4 states that everyone has the right to health. Therefore every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its population. In the context of meeting the basic human needs for health, health efforts are organized in the form of individual health efforts and public health efforts. The number of cases occur such as errors in the assessment of problems faced by patients, errors in planning nursing actions, errors in the provision of nursing actions, errors in documenting and errors in administering drugs. Errors in drug administration can be fatal and very detrimental to patients both physically and materially. The problem to be discussed in this research is the form of legal liability for the occurrence of Nursing Error in the perspective of justice towards patients. The method used in this research is Normative Jurisdiction analysis through literature review and related documents. Based on the results of research that in the form of accountability Nurses' responsibility will depend on the form of authority possessed. In the case of violation of the authority of attribution which is the independent function of the nurse, if there is an error in the nursing care, the nurse will assume the burden of his own responsibility. Legal protection for nurses is still minimal. The relationship between doctors and nurses in providing health care to patients is a more binding partnership where there should be harmonization of duties, roles and responsibilities and an open system. Legal responsibility in health services performed by health workers, there are 3 (three) legal forms, namely civil, criminal and administrative law.
PEMBANGUNAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA Try Rulianti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGDs yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bentuk pembangunan hukum dan keadilan dalam era sustainable development goals (sdgs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau tinjauan pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa cara hukum dan keadilan dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik, yang mencangkup seluruh kerangka hukum.
PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA nitaria angkasa
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara memili sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan berbeda. Hal ini berdasarkan sistem politik yang di anut oleh masing-masing negara dunia, seperti halnya di Negara Swedia dan Negara Finlandia. Kedua negara tersebut memili kesamaan yaitu parlementer. Permaslaahan dalam penelitian ini adalah bagaiamna perbandingan sistem kengaraan Swedia dan Finlandia berdasarkan sistem politiknya. Metode yang di gunkaan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue